Friday 13 April 2012

AMAN Keluarkan Enam Rekomendasi


Ormas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu dalam dialog kebijakan dan Workshop perubahan Iklim, FPIC dan REDD+, di Hotel Mulia Palopo yang berakhir hari ini Kamis (12/4/12) ditandai dengan dikeluarkannya enam butir rekomendasi untuk ditindak lanjuti.
Ke-enam butir tersebut menurut Bata Manurun pada luwuraya.com nantinya akan disampaikan pada masing masing pihak terkait.
Bahan dasar penyusunan rekomendasi dan RTL, Pengetahuan tentang kondisi objek lapangan terkait (REDD) dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat  akan direkomendasikan ke komunitas adat dan NGO (Aman Tana Luwu dan PBS), Dinas Kehutanan, Tata Ruang, BKSDA, DPR, Pertambangan, Camat, Lurah, Pertanahan, Bappeda, BPBD  dan BLH”. Ungkapnya.

Enam butir tersebut menurut Bata ada tiga rekomendasi untuk penguatan ditingkat komunitas adat dan Ormas AMAN,PBS dan Wallacea,”Percepatan pemetaan partisifatif wilayah adat, Profil/ Asal usul - Menggali situs-situs sejarah, dimana masyarakat dapat memahami tentang sejarah asal usul lembaga adat dan hukum2nya, percepatan pengakuan melalui Musyawarah komunitas adat dataran tinggi untuk membangun kesepakatan antara masyarakat adat di Palopo, peningkatan pemahaman tentang FPIC dan REDD+ melalui Pelatihan dan diskusi bergulir dengan mempertemukan antara masyarakat adat dengan pengurus lembaga adat,”Sebut Bata.

Tiga rekomendasi lainnya lanjut Bata untuk rekomendasi ke tingkat pemerintah dan legislatif, “1) Pembuatan Perda, dilakukan dengan cara  Kosolidasi,   Pemetaan, Sosialisasi hasil pemetaan, Pendokumentasian kegiatan,  Penyusunan draft perda dan Konsultasi publik. 2) Peninjauan ulang tata batas wilayah hutan lindung dan konservasi alam dengan cara konsolidasi membangun kesefahaman persepsi di Dinas Kehutanan, Tata Ruang, BKSDA, DPR, Pertambangan, Camat, Lurah, Pertanahan, Bappeda, BPBD dan BLH yang rencananya  Bulan mei 2012. Dan 3) Memperjelas kembali rencana program REDD+ melalui system FPIC dengan cara Sosialisasi Tentang rencana kegiatan REDD+ dan lokasi REDD+ di Dinas Kehutanan, Tata Ruang, BKSDA, DPR, Pertambangan, Camat, Lurah, Pertanahan, Bappeda, BPBD dan BLH” tambahnya.

Isma Kahman pegiat NGO asal PBS mengatakan pada luwuraya.com bahwa hasil rekomendasi tersebut diharapkan rampung ditahun ini, “Sesuai dengan tujuan kedepan adalah melahirkan Perda” tuturnya.
“Draft Perdanya sudah disiapkan yang kita beri judul Pengakuan Masyarakat Adat dan hak-haknya, dan akan dibahas kembali di tingkat pemerintah dan legislatif, dan diharapkan selesai dalam tahun ini”. Imbuhnya.(aa)
  

No comments: